Pada hari Kamis, 4 April 2019 pukul 13.00 WIB, BPKAD Kabupaten Gunung Mas menerima kunjungan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (DJPb) Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2019, yang timnya diketuai oleh Gusti Hasbullah selaku Kasi PSAPD dan Novang Tendy Punarto selaku Pelaksana, dengan fokus utama pada implementasi IPSAP 02 terkait Pengelolaan Dana BOS. Kunjungan ini diterima oleh Kepala BPKAD Kabupaten Gunung Mas, Untung, S.E.,M.M. beserta David, S.E. selaku Kabid Akuntansi dan Yeyek Kaswara, S.E. selaku Kasubid Verifikasi. Kemudian dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah diwakili oleh Elinson, S.E. selaku Kasubid Pemeliharaan dan Pemanfaatan serta Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Gunung Mas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan IPSAP adalah singkatan dari Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan tugas utama menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. IPSAP Nomor 02 menjelaskan tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/Daerah (RKUD) yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD; 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD; 3) Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah; 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah; dan 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS ditransfer dari Pemerintah Provinsi langsung ke masing-masing rekening bank atas nama Satuan Pendidikan Dasar/sekolah. Sesuai dengan IPSAP 02, maka pendapatan kas yang diterima satuan pendidikan dasar/sekolah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Disdikbud, dapat digunakan langsung tanpa disetor dahulu ke RKUD Kabupaten Gunung Mas dan dapat diakui sebagai pendapatan Disdikbud, dengan syarat sekolah dan Disdikbud sebagai entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui BPKAD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah dalam LRA pemerintah daerah. Kemudian, dalam hal Dana BOS digunakan untuk pengadaan aset tetap, maka belanja tersebut dicatat sebagai belanja modal dan aset tetap yang diperoleh disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya.

Pada akhir kegiatan, Ketua Tim Kegiatan kembali menegaskan bahwa untuk Disdikbud dan sekolah penerima Dana BOS wajib melaksanakan hal-hal berikut: 1) menyusun RKAS sesuai format SE Mendagri Nomor: 910/106/SJ Tahun 2017; 2) Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten untuk cermat melaporkan penggunaan Dana BOS dan memverifikasi ulang sisa kas Dana BOS; serta 3) Kepala Disdikbud meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS. (DA042019)