Kenapa Dana BOS Dicatat Dalam LRA ?

Kenapa Dana BOS Dicatat Dalam LRA ?

Pada hari Kamis, 4 April 2019 pukul 13.00 WIB, BPKAD Kabupaten Gunung Mas menerima kunjungan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (DJPb) Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2019, yang timnya diketuai oleh Gusti Hasbullah selaku Kasi PSAPD dan Novang Tendy Punarto selaku Pelaksana, dengan fokus utama pada implementasi IPSAP 02 terkait Pengelolaan Dana BOS. Kunjungan ini diterima oleh Kepala BPKAD Kabupaten Gunung Mas, Untung, S.E.,M.M. beserta David, S.E. selaku Kabid Akuntansi dan Yeyek Kaswara, S.E. selaku Kasubid Verifikasi. Kemudian dari Bidang Pengelolaan Aset Daerah diwakili oleh Elinson, S.E. selaku Kasubid Pemeliharaan dan Pemanfaatan serta Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Gunung Mas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan IPSAP adalah singkatan dari Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan tugas utama menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. IPSAP Nomor 02 menjelaskan tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/Daerah (RKUD) yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD; 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD; 3) Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah; 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah; dan 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS ditransfer dari Pemerintah Provinsi langsung ke masing-masing rekening bank atas nama Satuan Pendidikan Dasar/sekolah. Sesuai dengan IPSAP 02, maka pendapatan kas yang diterima satuan pendidikan dasar/sekolah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Disdikbud, dapat digunakan langsung tanpa disetor dahulu ke RKUD Kabupaten Gunung Mas dan dapat diakui sebagai pendapatan Disdikbud, dengan syarat sekolah dan Disdikbud sebagai entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui BPKAD untuk diakui sebagai Pendapatan Daerah dalam LRA pemerintah daerah. Kemudian, dalam hal Dana BOS digunakan untuk pengadaan aset tetap, maka belanja tersebut dicatat sebagai belanja modal dan aset tetap yang diperoleh disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya.

Pada akhir kegiatan, Ketua Tim Kegiatan kembali menegaskan bahwa untuk Disdikbud dan sekolah penerima Dana BOS wajib melaksanakan hal-hal berikut: 1) menyusun RKAS sesuai format SE Mendagri Nomor: 910/106/SJ Tahun 2017; 2) Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten untuk cermat melaporkan penggunaan Dana BOS dan memverifikasi ulang sisa kas Dana BOS; serta 3) Kepala Disdikbud meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS. (DA042019)

Rekonsiliasi Realisasi Antun Guru PNSD TA 2018

Rekonsiliasi Realisasi Antun Guru PNSD TA 2018

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Gunung Mas beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Gunung Mas pada tanggal 26-29 Maret 2019 mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Tunjangan Khusus Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP/Tamsil) Guru Tahun 2018 Tahap III yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Hotel Harris Ciumbuleuit Kota Bandung Prov. Jawa Barat, sesuai surat undangan Sekretaris Dirjen GTK nomor : 2121/B1/KU/2019 tanggal 8 Maret 2019. Dari Disdikbud Kab. Gunung Mas dihadiri oleh Novendry H., S.Pd dan Putra Sanjaya sebagai operator serta Martono, S.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaaan sebagai pendamping, kemudian dari BPKAD Kab, Gunung Mas dihadiri oleh Dedy Agustian, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagai peserta. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor : 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Aneka tunjangan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Antun Guru PNSD) terdiri dari, TPG, TKG, dan Tamsil Guru yang diberikan atas dasar PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru, Dosen, Tunjangan Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; berikut pula Peraturan Presiden (Perpres) nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS, Dengan petunjuk teknis penyalurannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan Guru PNSD.

Dalam kegiatan tersebut, yang direkonsiliasikan adalah pelaporan Semester I dan II Tahun Anggaran (TA) 2018 antara laporan Disdikbud melalui Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIMBAR), laporan BPKAD melalui Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik (ALADIN) dengan data yang dimiliki Kemendikbud serta Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Rekonsiliasi ini telah dinyatakan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyaluran Antun Guru PNSD.

Hasil Rekonsiliasi ini menjelaskan bahwa Kabupaten Gunung Mas pada TA 2018, penyaluran TPG terealisasi kepada 937 Guru dengan total jumlah sebesar Rp. 49.260.417.860,00. Penyaluran TKG terealisasi kepada 417 Guru dengan total jumlah sebesar Rp. 16.156.808.900,00 dan untuk penyaluran Tamsil terealisasi sampai dengan November 2018 kepada 638 Guru dengan total jumlah sampai dengan November 2018 sebesar Rp. 1.778.250.000,00 serta terdapat realisasi penyaluran Tamsil Carry Over (CO) untuk November 2017 kepada 695 Guru dengan total jumlah sebesar Rp. 173.750.000,00.

Adapun DJPK mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa bila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari Antun Guru PNSD, wajib dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai akun mata anggarannya dan bila terdapat setoran pengembalian dan Antun tersebut, maka dicatat dalam akun Penerimaan Daerah sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Terakhir, untuk kedepannya agar penyaluran Antun Guru PNSD dapat lebih berjalan dengan baik dan lancar, diharapkan ke aktifan semua Guru untuk rajin memperbaharui data diri mereka masing-masing sebagai tenaga kependidikan dengan sebenar-benarnya ke dalam aplikasi atau pun manual Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), yang merupkan sumber data dan kriteria utama bagi Guru untuk memperoleh Antun Guru PNSD.