Penerapan Transaksi Non Tunai

Penerapan Transaksi Non Tunai

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, transaksi non tunai (TNT) merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya. Atau dapat dijelaskan secara bebas bahwa TNT merupakan transaksi yang tidak menggunakan uang tunai tetapi menggunakan fasilitas layanan perbankan dan/atau fasilitas elektronik sistem pembayaran, dapat berupa pemindahbukuan ataupun transfer sejumlah nilai uang antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

SE Mendagri tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dengan maksud untuk menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Dalam SE Mendagri tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan TNT pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018, namun menyebutkan pula catatan bahwa dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan TNT di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan TNT dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan transaksi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Atas dasar ketentuan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gunung Mas, Noni Waty, S.S.,M.Si. pada hari Jum’at, 22 November 2019 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan agenda pembahasan draft peraturan Bupati tentang pelaksanaan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembahasan penerimaan pendapatan yang dikecualikan untuk TNT, pembahasan pengeluaran belanja yang dikecualikan untuk TNT, dan pembahasan waktu mulai pemberlakuan pelaksanaan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Rapat tersebut dipimpin oleh Drs. Yansiterson, M.Si. selaku Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Untung, S.E.,M.M. selaku Kepala BPKAD, Luis Eveli, S.STP.,M.A.P. selaku Inspektur, Edison, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Guanhin, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan David, S.E. selaku Kepala Bidang Akuntansi BPKAD serta Dedy Agustian, M.Si. selaku Plt Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD. Dalam rapat ini, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan TNT secara bertahap dengan mengeluarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 900/57/C/BPKAD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Atas Pembayaran Honorarium/Upah/Penghasilan Bagi Anggota DPRD dan PTT serta Tambahan Penghasilan PNS Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan penerapan TNT di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel karena seluruh aliran transaksi dana mudah ditelusuri, berkurangnya risiko atas jumlah uang yang disimpan dan dikelola oleh Bendahara, transaksi penerimaan dan pengeluaran uang daerah didukung oleh bukti yang sah, pengelolaan kas secara internal dapat dikendalikan dengan cepat, belanja daerah menjadi lebih efektif dan efisien serta penerimaan daerah dapat segera dianalisis dan digali secara optimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada akhir rapat, Sekretaris Daerah berpesan untuk terus mensosialisasikan tentang tujuan dan manfaat TNT kepada masyarakat, memberikan pelatihan khusus kepada pengelola keuangan daerah khususnya Bendahara terkait elektronifikasi TNT pemerintah daerah, dan memfasilitasi Bank Pembagunan Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur pengelolaan TNT. Sekaligus beliau berharap bahwa nantinya peraturan Bupati tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat segera terbit di akhir tahun 2019 agar segera transaksi non tunai di lingkup pemerintah daerah dapat terlaksana di awal tahun 2020. (d2r4fg112019)

Penyaluran DBH TA 2020 Berbasis Kinerja

Penyaluran DBH TA 2020 Berbasis Kinerja

Selasa, 13 November 2019, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi terkait kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2020 dengan agenda Koordinasi Pengelolaan DBH TA 2020. Sesuai undangan Direktur Dana Perimbangan DJPK nomor: UND- 144/PK/2019, kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 170 peserta yang berasal dari 120 Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, termasuk Pemerintah Daerah se Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Gunung Mas dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam kegiatan ini, DJPK mewajibkan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pengelolaan DBH TA 2020 memperhatikan kebijakan-kebijakan terbaru yang terkait, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Pasal 11 menyatakan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU), diarahkan penggunaannya (mandatory spending) (ayat (22)) paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Kemudian PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus menyatakan bahwa reformulasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pasal 16 dan perhitungan alokasi DBH CHT berbasis kinerja dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan penerimaan CHT dan produksi tembakau, dengan mengalokasikan dana DBH CHT untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Yang bertujuan memastikan bahwa prioritas penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah terpenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cuaki Hasil Tembakau.

Selanjutnya, bahwa penyaluran DBH Pajak (PBB dan PPh) pun berbasis kinerja (Pasal 20 ayat (6) s.d. ayat (12)) yang mengharuskan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa berita acara rekonsiliasi Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Serta untuk Penyaluran DBH Sumber Daya Alam (SDA) juga berbasis kinerja (Pasal 31 ayat (1) s.d. ayat (7)) yaitu penyampaian laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan yang terdiri atas kegiatan pengelolaan air bersih dan kegiatan pengelolaan limbah, yang paling sedikit memuat: nama kegiatan; jumlah anggaran; sumber dana; realisasi; dan output kegiatan.

Mengutip paparan pada kegiatan tersebut, DJPK pun menjelaskan perlunya dilakukan pengendalian terhadap alokasi DBH dengan pertimbangan bahwa: 1) pembagian alokasi DBH dalam APBN masih berasal dari perkiraan penerimaan negara 1 tahun ke depan, yang akan mengalami dinamika perubahan penerimaan negara pada tahun berjalan; 2) alokasi DBH dan selisih lebih (buffer fund) alokasi DBH tersebut akan disesuaikan kembali dengan perkembangan realisasi penerimaan negara di tahun berjalan pada Triwulan III melalui APBN-P atau PMK, dan di Triwulan IV melalui PMK; 3) dengan pengendalian alokasi DBH dimaksud dapat memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menganggarkan DBH dalam APBD sebesar 100% dari yang ditetapkan dalam Perpres; 4) untuk menjaga kualitas belanja dan defisit APBD, karena sejak awal alokasi DBH yang sifatnya belum pasti sudah dikendalikan alokasinya; dan 5) DBH secara prinsip dialokasikan ke daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara, karenanya hak daerah atas DBH tidak akan hilang.

Dengan demikian, implikasi dari PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tersebut maka DJPK mewajibkan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola keuangan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk berperan aktif memfasilitasi pelaporan pengelolaan DBH berupa laporan kinerja pemerintah daerah dan laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan, dalam bentuk kegiatan rekonsiliasi di tingkat pemerintah daerah, dan DJPK lebih menyarankan untuk kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah tingkat provinsi. Kemudian, laporan kinerja untuk penyaluran DBH disampaikan dalam bentuk Arsip Data Komputer melalui aplikasi yang disediakan oleh DJPK yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan dokumen dalam bentuk hardcopy dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK. Dalam hal aplikasi SIKD belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, laporan kinerja tersebut dan bukti kirim dokumen hardcopy dikirimkan dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) ke dalam akun surat elektronik (email) resmi DJPK.

Mengingat, apabila laporan kinerja untuk penyaluran DBH terlambat disampaikan ke DJPK, Pemerintah Daerah dikenakan penundaan penyaluran DTU sebesar 25% hingga 45% dari jumlah penyaluran periode bersangkutan (Pasal 60 ayat (1) s.d. ayat (4)). Dengan ketentuan penundaan penyaluran DTU apabila Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penyampaian data/informasi sebagai berikut: 1) konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT; 2) laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi;

3) Data/informasi keuangan Daerah dan nonkeuangan Daerah secara langsung dan/atau melalui SIKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) laporan rencana defisit APBD; 5) laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah; 6) pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara; 7) pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau 8) pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhir kegiatan, DJPK meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dalam pengelolaan DBH dalam rangka meningkatkan keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tingkat daerah masing-masing khususnya ketepatan waktu penyaluran DBH TA 2020. (d2r4fg112019)

Sosialisasi  Tata Cara Pendaftaran & Pembayaran iuran Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa Se- Kabupaten Gunung Mas Pada Program JKK-KIS Tahun 2019

Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran & Pembayaran iuran Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa Se- Kabupaten Gunung Mas Pada Program JKK-KIS Tahun 2019

BPKAD Kab Gumas Bersama BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Tata Cara Pendaftaran & Pembayaran iuran Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa Se- Kabupaten Gunung Mas Pada Program JKK-KIS Tahun 2019, dimana kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat Desa yang berada di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam Sosialisasi ini Aparat Desa Se- Kabupaten Gunung Mas wajib di daftarkan dalam program JKN-KIS Tahun 2019 dan tata cara pembayaran iuran menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan “Simponi”

Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah agar Aparat Desa Se- Kabupaten Gunung Mas dapat membuat akun simponi untuk masing-masing Desa yang nantinya diharapkan dengan adanya akun ini dapat mempermudah penyetoran BPJS Kesehatan Aparatur Desa.